Free Essay

Rangkuman Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

In: Social Issues

Submitted By tsoeryaxx
Words 1616
Pages 7
RANGKUMAN UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Latar Belakang
Pembangunan ekonomi telah mengalami banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraanakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong olehkebijakan pembangunan di berbagai bidang. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama ini, masih banyak tantangan dan persoalan seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta.
Perkembangan usaha swasta yang terjadi dikarenakan adanya berbagai bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi serta adanya persaingan usaha tidak sehat. Fenomena di ini telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, sehingga lebih memperburuk keadaan dan cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik.
Dampak yang terjadi adalah munculnya kesenjangan sosial, ketahanan ekonomi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Melihat situasi dan kondisi tersebut, diperlukan penataan kegiatan usaha di Indonesia agar dunia usaha dapat tumbuh berkembang secara sehat dan benar. Maka disusunlah Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Asas dan Tujuan
Asas
Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Tujuan
Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan.
Pembahasan
Secara umum, materi dari Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturannyang terdiri dari : 1. Perjanjian yang dilarang 2. Kegiatan yang dilarang 3. Posisi dominan 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 5. Penegakan hukum 6. Ketentuan lain-lain
Perjanjian yang Dilarang a) Oligopoli * Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. b) Penetapan harga * Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. c) Pembagian wilayah * Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa. d) Pemboikotan * Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. e) Kartel * Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa. f) Trust * Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa. g) Oligopsoni * Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan. h) Integrasi vertikal * Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan. i) Perjanjian tertutup * Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu, harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, dan mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pelaku usaha lain. j) Perjanjian dengan pihak luar negeri * Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Kegiatan yang Dilarang a) Monopoli * Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. b) Monopsoni * Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembelitunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapatmengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidaksehat. c) Penguasaan pasar * Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain untuk menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, menghalangi konsumen pesaing, membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan, melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. d) Persekongkolan * Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, berusaha mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, dan menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Posisi Dominan
Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: a) Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing b) Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi c) Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar d) Jabatan rangkap e) Pemilikan saham f) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tugas * Melakukan penilaian terhadap perjanjian * Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha * Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan * Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi * Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat * Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini * Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Wewenang * Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat * Melakukan penelitian, penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha * Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat * Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaranterhadap ketentuan undang-undang ini * Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
Penegakan Hukum
Sanksi Administratif
Pasal 47
(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a) Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 b) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 c) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat d) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan e) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 f) Penetapan pembayaran ganti rugi g) Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
Sanksi Pidana
Pasal 48
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15,Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah),atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
Sanksi Pidana Tambahan
Pasal 49
Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a) Pencabutan izin usaha b) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; c) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.
Ketentuan Lain
Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: a) Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku b) Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba c) Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan d) Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan e) Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; f) Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; g) Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri h) Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil i) Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.…...

Similar Documents

Free Essay

Accounting

...lebih khususnya membahas nilai-nilai yang diterapkan oleh Mazars,etika dan keunggulan teknis yang diaplikasikan oleh Mazars serta keahlian yang dimiliki oleh kantor akuntan publik ini. Diharapkan makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua terkait kantor akuntan publik ini. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.   Jakarta, 21 September 2012 Penyusun DAFTAR ISI Abstrak | ............................... | i | Kata Pengantar | ............................... | ii | Daftar Isi | ............................... | iii | Mazars | ............................... | 3 | * Tentang Mazars | ............................... | 3 | * Mazars di Indonesia | ............................... | 3 | Nilai-nilai yang diterapkan Mazars | ............................... | 6 |  Etika dan keunggulan teknis Mazars | ............................... | 7 | Mazars merupakan aliansi Praxiaty | ............................... | 7 | Keahlian Mazars | ............................... | 8 | Mazars Starling Resources-Keberlangsungan Praktek Mazars | ............................... | 16 | Keahlian Mazars di......

Words: 3653 - Pages: 15

Free Essay

Student

...disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 499 bahwa: “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.[1] Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang dimaksud dengan kebendaan adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. Perlu diperhatikan disini bahwa penguasaan dalam bentuk hak milik ini adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis. Suatu kebendaan yang dapat dimiliki tetapi tidak memiliki nilai ekonomis bukanlah kebendaan yang menjadi objek pembicaraan.[2] Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum HKI termasuk dalam lingkup hukum kebendaan sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal lain yang juga menjadikan hukum HKI termasuk dalam aspek hukum privat adalah dari segi pemberian lisensi. Agar tidak melanggar hak atau kuasa dari si pemilik hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pemberian lisensi harus didahului dengan adanya perjanjian lisensi antara pemohon lisensi dan pemberi lisensi yakni si pemilik hak. Makna dari lisensi itu sendiri adalah suatu bentuk pemberian izin oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan atau menggunakan (bukan mengalihkan hak) suatu kekayaan intelektual yang dipunyai pemilik lisensi berdasarkan syarat-syarat tertentu dan......

Words: 21677 - Pages: 87

Free Essay

Permendag

...OPTIK KOSONG, DAN CAKRAM OPTIK ISI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan di bidang impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, cakram optik kosong, dan cakram optik isi, serta dalam rangka penyesuaian dengan penetapan sistem klasifikasi barang yang baru, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan 1 Nomor b. 1/M-DAG/PER/3 I 2OIO tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan; Mengingat : 1. Bedrijfsreglementenngs Ordonnantie 1938 Nomor 86); 1934 (Staatsblad 2. .). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 327fl; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 7994 tentang Pengesahan Agreement Estoblishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 356a); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17......

Words: 2692 - Pages: 11

Free Essay

Rangkuman Etika Bisnis

...SISTEM BISNIS : PEMERINTAH, PASAR DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Pada dekade-dekade akhir abad ke-20, sang raksasa bisnis, Amerika, mengalami sejumlah penurunan kemampuan bersaing pada pasar-pasar penting ditingkat internasional. Penurunan ini disebabkan oleh suatu kompleksibilitas permasalahan dalam sisi penurunan produktifitas, Keadaan resesi ekonomi, kemiskinan, persaingan yang ketat dari negara asing (Jepang) dan nilai defisit perdagangan. Kondisi ini memicu suatu perdebatan tentang dibutuhkannya suatu bentuk sistem kebijakan industri yang baru. Kebijakan industri yang baru ini memilki tujuan dimana pemerintah mengambil langkah-langkah koheren dalam menstimulus bidang-bidang industri yang mengalami penurunan. Secara jelas kebijakan ini membuat suatu bentuk regulasi pasar yang terkendali dari sisi pemerintah. Tindakan kebijakan ini dapat dicontohkan seperti undang-undang pembatasan impor, pengembangan lembaga-lembaga perencanaan untuk merencanakan sistem penguatan pasar, pembentukan lembaga keuangan yang mengawasi pemberian kredit terhadap industri-industri tertentu. Ideologi adalah sebuah sistem keyakinan normatif yang dimiliki para anggota kelompok sosial tertentu, sedangkan ideologi bisnis adalah sistem keyakinan normatif atas masalah-masalah di dalam bisnis khususnya yang diyakini oleh kelompok-kelompok bisnis tertentu, misalnya para manajer. Ideologi bisnis ini punya arti penting, ideologi bisnis seseorang kerap kali menentukan keputusan bisnis yang dibuatnya,......

Words: 1495 - Pages: 6

Premium Essay

Undang Undang Melaka

...example, in his monograph entitled “Papers on Malay Subjects, Part I: Law”, reminded the law students not to take seriously these laws: Do not take these laws seriously. When one reads the Undang-Undang Melaka or the Undang-Undang Laut of the Malays, or the Laws of Bencoolen and Palembang, one should bear in mind that the so called laws were never passed by a legislative body; they are only “digests of Malay law” (Hooker, 1970: 7-8) Furthermore, Wilkinson explained the difference between digest and laws (code): “digest may give an accurate picture of the problems associated with laws, but at the most, it can only give an idea and not the actual laws practiced, and nobody will be convicted for transgressing its provisions”. R.O. Winstedt also is of the opinion that the digest is no more than a reference book whose rules are habitually ignored by a powerful Sultan or by a judge who is loyal to the Sultan (Winstedt, 1958:136). From the opinions of these two scholars, we can conclude that a digest of the canonical laws were referred to by the judges, unless there was a direct interference by a Sultan. In a note found in JMBRAS (vol 1, 1923:151) winstedt stated that laws found in the Brunei Sultanate was actually a version of the Undang-Undang Melaka: and fasal 19 of the Undang-Undang Melaka (Liaw, 1976) were referred to concerning the claims on fruit trees in Membalut. The manuscript of the canonical laws or digest may be only a reference book, but it is a......

Words: 1501 - Pages: 7

Free Essay

Pasar Oligopoli, Dan Kaitannya Dengan Kartel

...PASAR OLIGOPOLI, MODEL KOLUSI DAN KAITANNYA DENGAN PRAKTEK KARTEL Budi Bowo Laksono 1306357964 PASAR OLIGOPOLI, MODEL KOLUSI DAN KAITANNYA DENGAN PRAKTEK KARTEL Oligopoli merefer kepada situasi dimana telah ada beberapa perusahaan besar yang ada di industri yang terkait.Tidak ada ukuran pasti mengenai jumlah perusahaan yang termasuk didalam Pasar Oligopoli, namun biasanya terdapat 2-10 perusahaan. Produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut mungkin dapat indektik (Seperti yang menjadi kencenderunagan dari pasar persaingan sempurna) atau terdiferensiasi (seperti didalam pasar monopolistic. Pasar Oligopoli yang dimana hanya terdapat 2 perusahaan disebut duopoly. Adapun syarat-syarat dari pasar oligopoly yang berlaku secara umum adalah sebagai berikut: • Terdapat barrier to entry and to exit Jika suatu perusahaan ingin memasuki suatu industri, semisalnya, perusahaan consumer’s goods ingin memasukkan produk-produknya ke masyarakat, perusahaan tersebut harus bersaing dengan raksasa-raksasa consumer’s goods seperti Unilever, Nestle, dan perusahaan-perusahaan multinational lainnya. Barriers to Exit antara lain terkait dengan regulasi yang mengatur perusahaan-perusahaan tersebut. • Adanya teknologi spesifik yang dimiliki Perusahaan-perusahaan oligopoly sering kali mempunyai teknologi-teknologi spesifik yang tidak dimiliki oleh......

Words: 1026 - Pages: 5

Free Essay

Usaha Mikro Kecil

...PENGERTIAN DAN KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Tugas mata kuliah koperasi dan usaha kecil menengah NAMA : RESTA FEBRIYANTI NIM : 070110201028 JURUSAN : MANAJEMEN >> Usaha Mikro Pengertian usaha mikro Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesiadan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-. Kriteria usaha mikro • Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti; • Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat; • Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; • Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai; • Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah; • Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank; • Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Contoh usaha mikro • Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya; • Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan,industri pandai besi pembuat alat-alat; ...

Words: 1585 - Pages: 7

Free Essay

Bank Umum Dan Jenis Jasa-Jasa Bank

...KATA PENGANTAR Puji syukur Kami haturkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan kami kesempatan dan kesehatan sehingga kami bisa menyelesaikan makalah kami tentang Bank Umum dan Jenis Jasa Bank Umum. Tidak lupa pula shalawat serta salam selalu kami hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad saw yang telah membawa kita semua ke alam yang gelap menuju alam yang terang benderang yakni agama islam. Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyimpan dan memberikan dana kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia. Selain menghimpun dana masyarakat, bank juga mempunyai banyak produk jasa lain yang memberikan kemudahan bagi para nasabah untuk memanfaatkan jasa perbankan. Maka dari itu kami menyusun makalah ini yang mengambil topik tentang Bank Umum dan Jenis Jasa Bank Umum agar kita semua bisa mengetahui apa saja yang dilakukan bank selain menghimpun dan memberikan dana dari dan untuk masyarakat. Demikian pengantar yang bisa kami sampaikan, kami mohon maaf apabila ada banyak kesalahan yang ada dalam penyusunan makalah ini. Kami menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi kebaikan dan kemudahan kita bersama dalam menuntut ilmu lebih banyak lagi. Mataram, Februari 2011 Penulis DAFTAR ISI KATA PENGANTAR 1 DAFTAR ISI 2 BAB I PENDAHULUAN 3 BAB II PEMBAHASAN 5 BAB III......

Words: 2977 - Pages: 12

Free Essay

Undang-Undang

...PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Keuangan dan guna mengubah jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 3. Peraturan . . . -23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan......

Words: 4134 - Pages: 17

Free Essay

Etika Dan Bisnis

...ETIKA DAN BISNIS PENDAHULUAN Etika adalahberasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos yg berarti kebiasaan/adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Etika mempertanyakan bagaimana standar-standar diaplikasikan dalam kehidupan kita danapakah standar ini masuk akal atau tidak masuk akal-standar yaitu, apakah didukungdengan penalaran yang bagus atau yang jelek. Etika bukan hanya cara untuk mempelajari moralitas. Ilmu-ilmu sosial semacam antropologi, sosiologi dan psikologi juga memelajari moralitas, namun melakukannya dengan cara yang sangat berbeda dari pendekatan moralitas yang merupakan ciri etika. Meskipun etika merupakan studi normatif, namun ilmu-ilmu social terlibat dalam studi deskriptif etika. Sebuah studi normatif merupakan penelusuran yang mencoba mencapai kesimpulan-kesimpulan normatif yaitu, kesimpulan tentang hal-hal yang baik dan buruk atau tentang tindakan apa yang benar atau salah. Ringkasnya, studi normatif bertujuan menemukan apa yang seharusnya. Hal ini berbeda dengan studi deskriptif yang mana mencoba menelusuri/menginvestigasi sesuatu dan menjelaskanknya tanpa memberikan suatu kesimpulan Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan untuk mempelajari mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Institusi yang paling berpengaruh di......

Words: 3599 - Pages: 15

Free Essay

Ethics in the Marketplace

...suatu tempat dimana para penjual dan pembeli bertemu melakukan transaksi jual beli barang, atau tempat dimana orang-orang menjual dan membeli barang atau jasa. Dalam dunia pemasaran perlu dijalankan suatu aturan atau etika bagi perusahaanperusahaan dalam memasarkan produk atau jasa mereka dengan maksud tercapainya kondisi persaingan yang sehat. Hal ini semakin ditekankan dengan munculnya kasus-kasus seperti praktek monopoli (anti kompetitif) dan oligopoli oleh beberapa perusahaan besar di dunia yang dianggap merusak persaingan pasar dan merugikan banyak pihak. Kasus yang muncul antara lain : − Perusahaan Microsoft dituduh sebagai perusahaan anti kompetitif dengan memonopoli pasar browser web sehingga didenda milyaran dolar sebagai hukuman atas tuduhan penyalahgunaan kekuatan monopoli. − Eksekutif LG Display Korea Selatan dan beberapa kandidat dari empat perusahaan pembuat panel TFT-LCD lainnya didakwa dalam konspirasi memainkan harga, yang merupakan kecurangan serius dan merugikan hampir semua rumah tangga di AS selaku konsumer produk tersebut. − Presdir sebuah perusahaan ready mix di Iowa AS divonis bersalah atas keterlibatannya dengan kompetitor dalam konspirasi mencurangi harga penawaran semen . − Eksekutif perusahaan kargo Qantas Airways Limited didakwa atas keterlibatannya dalam mencurangi rate harga muatan kargo. − Direktur penjualan sebuah perusahaan pabrikan CDT Taiwan di San Fransisco dinyatakan bersalah atas konspirasi mencurangi harga dan sepakat ikut menghentikan......

Words: 3448 - Pages: 14

Premium Essay

Oligopoly

...kuasai oleh beberapa perusahaan, beberapa dapat berarti paling sedikit 2 dan paling banyak 10 atau 15 perusahaan. Teori oligopoli memiliki sejarah yang cukup panjang. Istilah oligopoly pertama kali digunakan oleh Sir Thomas Moore dalam karyanya pada tahun1916, yaitu “Utopia” 11. Dalam karya tersebut dikatakan bahwa harga tidak harus berada pada tingkat kompetisi ketika perusahaan di pasar lebih dari satu.Sedangkan Teori Oligopoli pertama kali diformalkan oleh Augustin Cournot pada tahun 1838 melalui karyanya “Researches sur les priciples mathematiques de la theorie des richesses”. Lima puluh tahun kemudian, teori tersebut dibantah oleh Bertrand . Meskipun menuai banyak kritik, namun hingga kini teori Cournot tetap dianggap sebagai benchmark bagi teori-teori oligopoli lainnya. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk persaingan pasar yang didominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam satu wilayah area. Pasar Oligopoli adalah suatu pasar dimana terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang saling bersaingan. Ini merupakan sifat utama dari pasar oligopoli Pasar Oligopoli merupakan salah satu jenis dari pasar persaingan tidak sempurna. Dimana pasar Oligopoli merupakan pasar yang hanya terdapat beberapa perusahaan atau penjual yang memproduksi barang sejenis Faktor-faktor Penyebab terbentuknya Pasar Oligopoli a. Efisiensi Skala Besar Efisiensi skala besar di dalam efisiensi teknis (teknologi) dan efisiensi ekonomi (biaya produksi). Profit hanya bisa tercipta......

Words: 6834 - Pages: 28

Free Essay

Undang-Undang Melaka Dan Undang-Undang Laut Melaka

...PENDAHULUAN UNDANG-UNDANG MELAKA Pengaruh Islam dalam perundangan • Undang-undang Melaka sebagai contoh jelas kerana ia bukan sahaja dilaksanakan di negeri Melaka bahkan di seluruh negeri-negeri di Sumatera. Ia diindoktrinasikan oleh kerajaan Islam Acheh yang mengambilalih kuasa politik, perundangan dan pendidikan selepas kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masihi. Hukum Kanun ini mengandungi 2 bahagian: • Pertama, undang-undang negeri yang dikenali sebagai Hukum Kanun Melaka atau Undang-undang Melaka, mengandungi undang-undang jenayah, muamalah, keluarga, keterangan dan acara, syarat-syarat menjadi raja serta tanggungjawab mereka dan pembesar-pembesar negeri terhadap pemerintahan. • Kedua ialah Undang-undang Laut Melaka yang mengandungi perkara-perkara yang berhubung dengan peraturan pelayaran dan perniagaan, kesalahan jenayah perdagangan serta bidang kuasa nakhoda kapal. Oleh kerana Hukum Kanun Melaka adalah undang-undang induk yang meliputi undang-undang lain di dalam negeri di samping pengaruhnya terhadap negeri-negeri Melayu di bawah empayarnya, amatlah jelas ianya dijadikan contoh tentang wujudnya pengaruh Islam dalam perundangan. • Undang-undang Syariah telah diamalkan oleh kerajaan Islam. Undang-undang ini berkaitan dengan jenayah dan hal-hal awam seperti perkahwinan, jual-beli dan pembahagian harta pusaka. Terdapat peruntukan yang menyatakan bahawa sesuatu perkahwinan hendaklah dilangsungkan oleh orang-orang tertentu yang dilantik oleh...

Words: 1054 - Pages: 5

Free Essay

Kartel Minyak Goreng

...industri-industri yang terkait dengan kelapa sawit dan turunannya termasuk diantaranya adalah industri minyak goreng sawit (selanjutnya disebut ”Minyak Goreng”). Namun demikian, struktur pasar industri minyak goreng yang oligopoli telah mendorong perilaku beberapa pelaku usaha produsen minyak goreng untuk menentukan harga sehingga pergerakan harganya tidak responsive dengan pergerakan harga CPO padahal CPO merupakan bahan baku utama dari minyak goreng. Dugaan perilaku persaingan yang tidak sehat (unfair competition) dalam industri minyak goreng timbul seiring dengan munculnya dugaan praktek Kartel yang di lakukan para produsen minyak goreng di Indonesia. Definisi dan Landasan Hukum Kartel Kartel adalah suatu kerjasama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan dan harga dan untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Kartel dapat pula diartikan sebagai asosiasi berdasarkan suatu kontrak diantara perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama, yang dirancang untuk mencegah adanya suatu persaingan. Biasanya melalui kartel ini anggota kartel tersebut dapat menetapkan harga atau syarat-syarat perdagangan lainnya untuk mengekang suatu persaingan sehingga hal ini dapat menguntungkan para anggota kartel yang bersangkutan. Kartel hanya bisa di terapkan pada pasar suatu industri yang masuk dalam katagori persaingan Oligopoli. Pasar persaingan oligopoli adalah kondisi dalam suatu......

Words: 1541 - Pages: 7

Free Essay

Persaingan Bisnis Telekomunikasi Indonesia

...secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Pengelompokan ini berdasarkan pada empat hal pokok, yaitu: ciri-ciri jenis barang yang dihasilkan, banyak perusahaan dalam kegiatan yang menghasilkan barang tersebut, mudah tidaknya perusahaan baru menjalankan kegiatan untuk memproduksi barang tersebut, dan besar kekuatan suatu perusahaan di dalam pasar. Struktur pasar merupakan salah satu bagian dalam kerangka pemikiran yang dikenal dengan structure-conduct-performance yang merupakan salah satu alat untuk menganalisis sektor industri. Struktur pasar persaingan sempurna merupakan bentuk yang paling ideal, karena menganggap system pasar ini akan menjamin terwujudnya kegiatan perekonomian yang sangat efisien. Model persaingan sempurna mengasumsikan bahwa ada banyak penjual dan pembeli, produk yang diperjualbelikan merupakan produk yang standar, setiap perusahaan mudah untuk masuk maupun keluar pasar dan pelaku pasar mempunyai pengetahuan yang sempurna dan lengkap. Monopoli merupakan bentuk pasar yang hanya terdapat satu perusahaan saja. Dan menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ada tiga faktor yang menyebabkan timbulnya pasar monopoli, yaitu mempunyai sumber daya tertentu yang unik, menikmati skala ekonomis (monopoli alamiah), dan melalui undang-undang (peraturan paten, hak cipta, dan hak usaha eksklusif). Pasar persaingan monopolistis pada dasarnya merupakan pasar......

Words: 5410 - Pages: 22