Free Essay

Pkn Konstitusi and Rule of Law

In: Other Topics

Submitted By mentarikartika
Words 2997
Pages 12
BAB I
KONSTITUSI

I. Pengertian Konstitusi
Konstitusi berasal dari bahasa Prancis (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.
Di negara negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah Constitution yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Bagi para sarjana ilmu politik istilah Constitution merupakan sesuatu yang lebih luas yaitu keseluruhan dati peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
Konstitusi dalam dunia politik sering digunakan paling tidak dalam dua pengertian, sebagaimana dikemukakan oleh K.C Wheare dalam bukunya Modern Constitution: Pertama dipergunakan dalam arti luas yaitu sistem pemerintahan ari suatu negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya sebagai sistem pemerintahan didalamnya terdapat campuran tata peraturan baik yang bersifat legal maupun yang non legal atau ekstra legal. Kedua, pengertian dalam arti sempit yakni sekumpulan peraturan yang legal dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam suatu dokumen atau beberapa dokumen yang terkait satu sama lain.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis, dan Undang-Undang Dasar itu sendiri merupakan konstitusi tertulis. Adapun batasan-batasan dapat dirumuskan kedalam pengertian sebagai berikut: a. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada pasar penguasa b. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik c. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara d. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia

II. Klasifikasi Konstitusi
K.C Wheare berpendapat tentang macam-macam kalsifikasi konstitusi. Wheare mengungkapkan panjang lebar mengenai macam-macam konstitusi dilengkapi dengan beberapa contoh konstitusi di beberapa negara, namun pada intinya sebagai berikut: a. Konstitusi tertulis dan konstitusi bukan tertulis b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rijid c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi d. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan e. Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer
Pertama, yang dimaksud konstitusi tertulis adalah suatu konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Sedangkan konstitusi yang bukan dalam bentuk tertulis adalah suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal seperti konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel, dan New Zealand. Kedua, dasar dalam konstitusi fleksibel dan rijid karena didasarkan atas criteria atau berkaitan dengan cara dan prosedur perubahannya. Jika suatu konstitusi itu mudah dalam mengubahnya, maka ia digolongkan pada konstitusi fleksibel. Sebaliknya jika ia sulit cara dan prosedur perubahannya maka ia termasuk jenis konstitusi yang rijid. Dalam konteks ini, UUD 1945 dalam realitanya termasuk konstitusi yang rijid. Ketiga, yang dimaksud konstitusi derajat tinggi adalah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara, dan dari segi bentuknya konstitusi ini berada diatas peraturan perundang-undangan yang lain, serta cara untuk mengubahnya lebih berat dibandingkan dengan yang lain. Sementara konstitusi tidak derajat tinggi adalah suatu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi, serta persyaratan yang diperlukan untuk mengubah konstitusi jenis ini sama dengan persyaratan yang dipakai untuk mengubah peraturan-peraturan yang lain, umpamanya undang-undang. Klasifikasi keempat berkaitan erat dengan bentuk suatu negara. Artinya jika bentuk suatu negara itu serikat maka akan didapatkan sistem pambagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Pembagian kekuasaan diatur dalam konstitusi. Dalam negara kesatuan, pembagian kekuasaan tersebut tidak dijumpai karena seluruh kekuasaannya tersentralkan di pemerintahan pusat walaupun dikenal juga sistem desentralisasi, hal ini juga diatur dalam konstitusi kesatuannya.
Kelima atau terakhir klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Untuk sistem pemerintahan presidensial mempunyai ciri-ciri pokok yaitu a. Mempunyai kekuasaan nominal sebagai Kepala Negara, Presiden juga berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan (yang belakang ini lebih dominan) b. Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih seperti Amerika Serikat c. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif. d. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan.
Sedangkan untuk sistem pemerintahan parlementer yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : a. Kabinet yang dipilih oleh perdana menteri dibentuk atau berdasarkan kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen. b. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya, mungkin sebgaian adalah anggota parlemen. c. Perdana menteri bersama kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. d. Kepala Negara dengan saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilihan umum.
Berdasarkan klasifikasi konstitusi di atas, dalam di tarik kesimpulan bahwa UUD 1945 termasuk dalam klasifikasi konstitusi tertulis dalam arti dituangkan dalam dokumen, konstitusi rijid, konstitusi berderajat tinggi, konstitusi kesatuan, dan yang terakhir termasuk konstitusi yang menganut sistem pemerintahan campuran. Karena dalam UUD 1945 di samping mengatur ciri-ciri pemerintahan presidensial, juga mengatur beberapa ciri sistem pemerintahan parlementer. Di sinilah keunikan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan klasifikasi konstitusi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam UUD 1945 termasuk dalam klasifikasi konstitusi yang rijid, konstitusi tertulis dalam arti dituangkan dalam dokumen, konstitusi derajat tinggi, konstitusi kesatuan dan yang terakhir konstitusi yang menganut sistem pemerintahan campuran. Karena dalam UUD 1945 disamping mengatur cirri-ciri sistem pemerintahan presidensial juga mengatur beberapa cirri sistem pemerintahan parlementer. Disinilah keunikan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. III. Nilai Konstitusi
Menurut Karl Loewenstein, arti dari suatu konstitusi tertulis UUD dalam suatu lingkungan nasional yang spesifik terutama kenyataannya bagi rakyat biasa sehingga membawanya kepada tiga jenis penilaian konstitusi sebagai berikut: a. Konstitusi yang memiliki nilai normative
Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hokum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnay diperlukan dan efektif. Dengan kata lain konsstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen. b. Konstitusi yang memiliki nilai nominal
Konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara hokum konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna. Sebab pasal pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku. c. Konstitusi yang memiliki nilai semantik
Suatu konstitusi disebut memiliki nilai semantik jika konstitusi tersebut secara hokum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekadar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada, dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaaan politik. Jadi, konstitusi tersebut hanyalah sekadar suatu istilah belaka, sedangkan dalam pelaksanaannya hanyalah dimaksudkan untuk kepentingan pihak penguasa.

IV. Sifat Konstitusi
Pengertian pengertian mengenai sifat konstitusi biasanya dikaitkan dengan pembahasan tentang sifat-sifatnya yang flexible atau rigid, tertulis atau tidak tertulis dan ssifatnya yang formal dan materiil. Mengenai sifat-sifat konstitusi tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut: a. Luwes (Fleksibel) atau Kaku (Rigid)
Naskah konstitusi atau undang-undang dasar dapat bersifat luwes atau kaku. Ukuran yang biasanya diapaki oleh para ahli untuk menentukan apakah suatu undang-undang dasar itu bersifat luwes atau kaku adalah (i) apakah terhadap naskah konstitusi itu dimungkinkan dilakukan perubahan dan apakah cara mengubahnya cukup mudah atau sulit, dan (ii) apakah naskah konstitusi itu mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan kebutuhan zaman.
Negara-negara yang mempunyai konstitusi yang bersifat luwes (flexible) umpamanya adalah New Zealand dak Kerajaan Inggris yang dikenal tidak memiliki konstitusi yang tertulis. Sementara konstitusi atau undang-undang dasar yang bersifat kaku (rigid) misalnya adalah Konstitusi Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Swiss.
Memang harus diakui bahwa untuk menentukan sifat flexible atau rigid suatu undang-undang dasar sebenarnya tidaklah cukup hanya dengan melihat dari segi cara menggubahnya. Dapat saja terjadi suatu undang-undang dikatakan bersifat rigid, tetapi dalam kenyataannya dapat diubah tanpa melalui prosedur yang ditentukan sendiri oleh undang-undang dasarnya, melainkan diubah melalui prosedur di luar ketentuan konstitusi seperti melalui revolusi atau dengan constitutional convention.
Menurut K.C Wheare ada tiga cara untuk mengubah undang-undang dasar yaitu : (i) formal amendment atau perubahan resmi, (ii) constitutional convenction atau konvensi ketatanegaraan dan (iii) judicial interpretation atau penafsiran pengadilan. Oleh karena itu, perubahan dalam arti penyempurnaan terhadap undang-undang dasar tidak selalu harus dilakukan dengan cara formal amendment , tetapi dapat pula dilakukan dengan konvensi ketatanegaraan.
Untuk menentukan sifat fleksibilitas atau rigiditas undang undang dasar , dapat digunakan ukuran kedua, yaitu apakah undang-undang dasar itu mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan zaman. Jika undang undang dasar mudah mengikuti perkembangan zaman, maka undang-undang dasar itu dapat dikatakan bersifat fleksibel. Sebaliknya, jika undang undang dasar tiu tidak mudah mengikuti perkembangan zaman, dapat disebut bersifat rigid. Suatu undang undang dasar yang hanya mengatur hal-hal yang pokok adalah konstitusi yang mudah dapat mengikuti perkembangan masyarakat, sebab norma-norma pelaksanaannya lebih lanjut diserahkan kepada bentuk perundang undangan yang lebih rendah sehingga lebih mudah untuk dibuat dan diubah. b. Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis
Membedakan secara prinsipil antara konstitusi tertulis atau tidak tertulis adalah tidak tepat. Sebutan konstitusi tidak tertulis hanya dipakai untuk dilawankan dengan Konstitusi modern yang lazimnya ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah. Timbulnya konstitusi tertulis disebabkan karena pengaruh aliran kodifikasi. Salah satu negara didunia yang mempunyai konstitusi tidak tertulis adalah negara Inggris.
Dengan demikian, suatu Konstitusi disebut tertulis apabila ia ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan suatu konstitusi disebut tidak tertulis dikarenakan ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa. c. Konstitusi Formal dan Materiil
Adanya kesalah pahaman dalam cara pandang banyak orang mengenai konstitusi yang sering diidentikkan dengan undang-undang dasar. Penyebab kesalahan tersebut ialah adanya pengaruh paham kodivikasi yang menghendaki semua peraturan dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud untuk mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Pengertian undang-undang dasar dihubungkan dengan pengertian konstitusi merupakan sebagian dari pengertian konstitusi yang ditulis (die geschrieben verfassung), dalam arti inilah konstitusi bersifat yuridis atau rechtsverfassung, yaitu sebagai undang-undang dasar atau grundgesetz. Sementara itu konstitusi dalam arti luas tidak hanya bersifat yuridis semata tetapi bersifat sosiologis dan politis yang tidak disebut sebagai undang-undang dasar namun termasuk dalam pengertian konstitusi. Setiap rechtsverfassung memiliki dua syarat. Syarat pertama mengenai bentuknya yang berupa naskah tertulis sebagai undang-undang yang tertinggi dan berlaku di negara tersebut, syarat kedua isinya berupa peraturan fundamental.
Secara singkat, konstitusi dalam arti formil berarti konstitusi yang tertulis dalam ketatanegaraan suatu negara, sedangkan konstitusi materiil adalah konstitusi yang dilihat dari segi isinya.

BAB II
RULE OF LAW

I. Pengertian Rule of Law dan Ruang Lingkupnya
Rule of Law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke 19, bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya.
Rule of Law merupakan konsep tentang common law dimana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of Law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Ia lahir mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat dan kerajaan, menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi dari mana doktrin Rule of Law ini lahir. Ada tidaknya Rule of Law dalam suatu negara ditentukan oleh “kenyataan” apakah rakyatnya benar-benar menikmati keadilan, dalam arti perlakuan yang adil, baik sesama warganegara, maupun dari pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di suatu negara merupakan suatu premise bahwa kaidah-kaidah yang dilaksanakan itu merupakan hukum yang adil, artinya kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil bagi masyarakat.
Berdasarkan pengertiannya, Friedman (1959) membedakan Rule of Law menjadi 2 (dua), yaitu pengertian secara formal (in the formal sense) dan pengertian secara hakiki/materiil (ideological sense). Secara formal, Rule of Law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi (organized public power), misalnya negara. Sedangkan secara hakiki, Rule of Law terkait dengan penegakan Rule of Law, karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (just and unjust law). Rule of Law terkait erat dengan keadilan, sehinggaRule of Law harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat/bangsa.
Rule of Law merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom.

II. Prinsip Rule Of Law Secara Formal
Di Indonesia, prinsip-prinsip Rule of Law secara formal tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan : (1) bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, …..karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan “peri keadilan”, (2) ……. kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, “adil” dan makmur; (3) …….. untuk memajukan “kesejahteraan umum”, ……. dan “keadilan sosial”; (4) …….. disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu “Undang-undang Dasar Negara Indonesia”; (5) ……..”kemanusiaan yang adil dan beradab”; dan (6) …….. serta dengan mewujudkan suatu “keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia.
Prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia dan juga “keadilan sosial”, sehingga Pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Dengan demikian, inti dari Rule of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Prinsip-prinsip di atas merupakan dasar hukum pengambilan kebijakan bagi penyelenggara negara/pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berkaitan dengan jaminan atas rasa keadilan terutama keadilan sosial.
Penjabaran prinsip-prinsip Rule of Law secara formal termuat didalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu : (1) Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3); (2) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1); (3) Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat 1); (4) Dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (pasal 28 D ayat 1); (5) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28 D ayat 2).

III. Prinsip-prinsip Rule of Law secara Hakiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Prinsip-prinsip Rule of Law secara hakiki (materiil) sangat erat kaitannya dengan “the enforcement of the rules of law” dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip Rule of Law. Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan “the enforcement of the rules of law” tergantung kepada kepribadian nasional masing-masing bangsa (Sunarjati Hartono, 1982). Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa Rule of Law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula. Rule of Law ini juga merupakan legalisme, suatu aliran pemikiran hukum yang didalamnya terkandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, yang dengan demikian memuat nilai-nilai tertentu yang memiliki struktur sosiologisnya sendiri. Legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rule of Law telah banyak dihasilkan di negara kita, namun implementasi/penegakannya belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan Rule of Lawbelum dirasakan sebagian besar masyarakat.

IV. Strategi Pelaksanaan Pengembangan Rule Of Law di Indonesia
Agar pelaksanaan (pengembangan) Rule of Law berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan, maka: a. Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa; b. Rule of Law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa; c. Rule of Law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus dapat ditegakkan secara adil, dan hanya memihak kepada keadilan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dikembangkan hukum progresif (Satjipto Rahardjo, 2004), yang memihak hanya kepada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik yang memihak kepada kekuasaan seperti seperti yang selama ini diperlihatkan. Hukum progresif merupakan gagasan yang ingin mencari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum di Indonesia secara lebih bermakna. Asumsi dasar hukum progresif bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya, hukum bukan merupakan institusi yang absolut dan final, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menerus menjadi (law as process, law in the making). Hukum progresif memuat kandungan moral yang sangat kuat, karene tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan sustu institusi yang bermoral yaitu kemanusiaan. Hukum progresif peka terhadap perubahan-perubahan dan terpanggil untuk tampil melindungi rakyat untuk menuju ideal hukum. Hukum progresif menolak keadaan status quo, ia merasa bebas untuk mencari format, pikiran, asas serta aksi-aksi, karena “hukum untuk manusia”.
Arah dan watak hukum yang dibangun harus berada dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, atau “back to law and order”, kembali kepada orde hukum dan ketaatan dalam konteks Indonesia. Artinya, bangsa Indonesia harus berani mengangkat “Pancasila” sebagai alternatif dalam membangun “negara berdasarkan hukum” versi Indonesia sehingga dapat menjadi “Rule of Moral” atau “Rule of Justice” yang bersifat “ke-Indonesia-an” yang lebih mengedepankan “olah hati nurani” daripada “olah otak”, atau lebih mengedepankan komitmen moral.

V. Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada
Budiarjo, Miriam. 1992. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Dahlan Thaib, dkk. 2005. Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Projodikoro, Wirjono. 1989. Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat
Rahardjo, Satjipto. 2003. Sisi sisi lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas Media Nusantara
Soemantri,Sri. 1987. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Bandung: Alumni
Srijanti, dkk. 2008. Etika Berwarga Negara. Jakarta : Salemba Empat

--------------------------------------------
[ 2 ]. Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1989, hal. 10
[ 3 ]. Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal. 95
[ 4 ]. Dahlan Thaib et.all, Teori dan Hukum Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 7
[ 5 ]. Ibid, hal 13
[ 6 ]. Ibid, hal14
[ 7 ]. Ibid hal 25
[ 8 ]. Ibid hal 28
[ 9 ]. Ibid hal 29
[ 10 ]. Ibid hal 60
[ 11 ]. Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, 1987 hal. 60-61
[ 12 ]. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.115
[ 13 ]. Ibid hal 118
[ 14 ]. Srijanti, A. Rachman, Etika Berwarga Negara, Salemba Empat, Jakarta, 2008 hal. 109
[ 15 ]. Ibid hal. 108
[ 16 ]. Ibid hal 110
[ 17 ]. Ibid hal 111
[ 18 ]. Satjipto Rahardjo, Sisi sisi lain dari Hukum di Indonesia, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003 hal.4…...

Similar Documents

Premium Essay

Rule of Law in Bangladesh 5th

...AL-HELAL Course Title: Administrative Law Class Roll: ZH-26, 4th Batch, 5th Semester Dept. of Public Administration, University of Dhaka. Cell : 01924202090, E-mail : helal_pad_du@yahoo.com RULE OF LAW IN BANGLADESH: AN OVERVIEW ABSTRACT: "No free man shall be taken or imprison or disseized or exiled or in any way destroyed nor will we go or send for him, except under a lawful judgment of his peers and by the law of the land". --MAGNA CARTA This paper is a presentation of the concept of rule of law, Dicey's theory of 'Rule of Law', rule of law in true and modern sense and rule of law in Bangladesh. In Bangladesh context I have discussed the provisions for ensuring rule of law in Bangladesh constitution. I also have discussed the provisions of the constitution, which are contrary to the concept of rule of law in Bangladesh. It has been also identified the difficulties of application of rule of law in Bangladesh. INTRODUCTION One of the basic principles of the English constitution is the rule of law. This doctrine is accepted in the constitution of U.S.A. and also in the constitution of Bangladesh. Now a days rule of law is one of the most discussed subjects of developing countries. Developed countries and donor agencies always instruct the developing countries for sustainable development and good governance. Actually sustainable development and good governance mostly depends on the proper application of rule of law. Laws are made for the welfare of the......

Words: 3323 - Pages: 14

Premium Essay

Rule of Law

...Rule of Law Rule of law is most discuses but least understood concept of present times. Laws are such principles that form basic standard acceptable behavior. This basic standard acceptable behavior are formed aver a long period of time. These principle define clearly the purposes that people are supposed to follow to established a healthy society. The presence of these principles provides a clear vision to society. If these are no laws in a society its members live a life not better than animals. The citizens of such state become most horrible creature of the world. These principles save humanity from such alarming degraded condition. Laws are generally the code of standard acceptable moral behavior that everyone has to follow and if he fails to do so, he is punished for his inefficiency in following these laws. These principles are indispensible to make man’s nature right. Without principles man tends to be immoral and at the same time presence of principles provide an opportunity to develop man’s virtuous nature. For this, people should acknowledge the importance of these laws. The first and the foremost requirement of this acknowledgement is that government and citizens both are subject to these standard acceptable principles or laws. It also demands that thee laws must not be arranged keeping particular groups in mind. In the past were made to support government. And government was considered above these laws. But supremacy of law demands that government is also......

Words: 729 - Pages: 3

Free Essay

Rule of Law Paper

... Rule of Law Paper Currently computer use has become a day-to-day activity for students, professionals, universities, teachers, bankers, in entertainment, in medical business, and in organizations. As any other mechanism, the computer has two ways of operation. One use is good and essential, while the other is bad and unnecessary. Whenever a new machine is invented, many people use it for the wrong purpose unintentionally and so to make them conscious of their wrong use and to make them use the machine for its appropriate uses, laws are formulated and implemented. For the computer, cyber law was implemented to regulate cybercrime and inform people on the different types of computer uses that are viewed as legal and as crimes. One of the most commonly violated cyber law is the United States anti- cyber-stalking law, which is found at section 223 of the United States constitution stipulated for the cyberstalking crime. The anti-cyber-stalking law according to Hitchcock (2006) defines a cyber stalker as a person who intentionally, cruelly, and continuously harasses another person through the internet with the intention to make the person fear for his or her safety or the safety of other people who are closely connected to the victim. Additionally, a cyberstalker maybe an online stranger or a person known to the victim and may involve other people online who are not in any way connected to the victim. Lawfully, cyberstalking is considered as a criminal offense that is moderated...

Words: 681 - Pages: 3

Premium Essay

Rules

...Student Computer Facilities Rules 1. Introduction The following regulations apply to all computer facilities at the University of KwaZulu-Natal (UKZN). It is the responsibility of the computer user to know and understand these regulations. A user is defined as a student, staff member or any other person making use of the University's computer facilities. These regulations are intended to safeguard the University's computer resources for your continued benefit as well as to protect the rights of other users. Breach of these regulations will be subject to users being banned from using the facilities, to disciplinary procedures, or to prosecution under South African law. If any aspect of the regulations is not understood, please approach the Lab Consultant or Information & Communication Technology (ICT) division for clarification. The actions of users must be in compliance with the South African law and the rules of the University of KwaZulu-Natal (UKZN). 2. 2.1 General rules University computer facilities, including printers, may only be used for official University purposes. Private or personal work may not be undertaken without the permission of the Director, ICT. Users may not create a disturbance or interfere with other users. No smoking, eating or drinking is permitted in the computer laboratories. Users shall not litter, cause any mess or leave the laboratories in an untidy state. Users shall obey all reasonable instructions of Lab Consultants. 2.2 2.3 2.4......

Words: 894 - Pages: 4

Premium Essay

Mcclain V. Octagon Plaza Facts, Issue, Rules of Law, Application of Rules, and Conclusion

...McClain’s credit report from Citi? 4. Is McClain entitled under the lease to an accounting of her share of the common expenses? Rules of Law: 1. Section 1668 of the Civil Code provides that “all contracts which have for their object, directly or indirectly, to exempt anyone from responsibility for his own fraud, … whether willful or negligent, are against the policy of law.” 2. It is established that the kind of disclaimer in paragraph 2.4, which asserts that McClain had an adequate opportunity to examine the leased unit, does not insulate Octagon from liability for fraud or prevent McClain from demonstrating justified reliance on the Charanians’ representation. (City of Salinas v. Souza & McCue Construction Co., Simmons v. Ratterree Land Co., Crawford v. Nastos) 3. Although section 1785.42 does not provide a definition of “commercial enterprise,” courts have generally concluded that the designation “d.b.a.” in connection with an individual indicates that the individual operates a business and is liable for its obligations. 4. California courts have long recognized that when two parties enter into an agreement for the sharing of profits that accords one party exclusive access and control over financial records bearing on the profits, the implied covenant accords the other party the right to an accounting of the profits. Application of Rules For McClain’s first 3 claims, the provision in paragraph 2.1 does not insulate Octagon from liability for fraud. You can’t......

Words: 1318 - Pages: 6

Premium Essay

Rule of Law

...Rule of Law Reading. Parpworth, Constitutional and Administrative Law. Pages 42-44 Bradley and Ewing Constitutional and Administrative Law. Pages 89-101 Another cornerstone of the British constitution is the Rule of Law. This principle is developed from the writings of 19th century writer Dicey who stated that there are three (3) elements to this principle; 1. Nobody should be punished by the state if they had not broken the law 2. One law should govern everyone – citizens and state officials 3. Rights of individuals should not be secured in a written constitution but by the decisions of judges in ordinary law Today the importance of the concept of rule of law is combination of these three (3) elements forming the principle that the state may use its powers only according to agreed rules. Membership of the European Union and the introduction of Acts such as the Human Rights Act have sought to extend and preserve these principles. The one of the result of the Human Rights Act 1998 is that Government actions are potentially subject to more judicial review than previously. The actions of the Government and the judicial response to the perceived terrorist threats are a good example of this. ) A v Secretary of State for the Home Department [2005] UKSIAC 1/2002 Lord Steyn has stated that the decision in this case ‘goes to the very heart of our democracy’ and ‘anchors our constitutional system on the rule of law’ Lord Nicholls stated that......

Words: 438 - Pages: 2

Premium Essay

Rules of Local Law Enforcement in Homeland Security

...The Roles of Local Law Enforcement in Homeland Security Ever since the Terrorist attacks on September 11th, 2001in New York City, the role of local law enforcement has drastically changed. On November 25, 2002 the Homeland Security Act (HSA) was signed into law by President George W Bush.” What the Homeland Security Act did was it helped to restructure law enforcement in the United States on the Federal level. Before the Homeland Security Act, the Federal law enforcement fell under the Department of Justice. After HSA was enacted into law it split the Department of Justice into the Department of Justice (DOJ) and the Department of Homeland Security (DHS). Under the Department of Homeland Security umbrella "there are twenty two agencies and about 170,000 employees, all with functions related to homeland security." (Katz) While the development of this new Department of Homeland Security was a great goal, they just didn't have the available manpower to be able to distribute the men and women to protect all the trouble areas. This is one of the reasons why the role of local law enforcement is so vital to homeland security. The Federal agents and the local police departments work hand in hand to help each other cover the blind spots. One way that the Federal and local agencies work together is through the sharing of information. Through investigations and the cyber crimes divisions, any information that is gathered is available to the organizations to help with......

Words: 1143 - Pages: 5

Premium Essay

Rule of Law

...Cheah Boon Kiat 930228-02-5513 UKT – 02350 / 0414 UKT April Intake 2014 This question requires the discussion of the threats of the rule of and opportunities posed by the rise and fall of the rule of law around the world. As show above, this clearly covers the topic of rule of law in public law. The rule of law is sited by A.V Dicey. According to A.V Dicey, the rule of law is one of the important pillar of the British constitution, with Parliament Sovereignty being the other pillar. This is because the United Kingdom does not have a written constitution. “There are three conception stated by Dicey in accordance to the rule of law. First, no man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or goods except a breach of law. This indicates the notion against arbitrariness. Second is that, no man is above the law. This shows that there must be equity upon every person in respect to the law. Lastly which is a general principle that courts are the determine factor of right of private person. This prove that common law courts represents the greatest protection for any individual rights.” According to Hilare Barnett, “the organs of the currently do not exercise the primary function of the others (minister do not have legislative power). It however the interrelation between the organs serves as a check and balance mechanism, where it allows the organs to scrutinize the function of the other.”This in turn uphold the first conception of Dicey, which is to prevent......

Words: 2939 - Pages: 12

Free Essay

Makalah Pkn

...TUGAS PKN MARAKNYA NARKOBA PADA KALANGAN REMAJA Untuk Memenuhi Tugas PKN Semester I Disusun oleh : 1. Bachrul Arief F ( 10 ) 2. Ilham Nur Latif ( 13 ) 3. Rendi Arsilah ( 23 ) 4. M Rizki Febrianto ( 26 ) 5. Axel Tegar S ( 16 ) SMPN 1 JOMBANG 2009/2010 Maaf apabila ada salah penulisan jabatan KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan makalah dengan judul ”Maraknya Narkoba Pada Kalangan Remaja” tanpa suatu hambatan yang berarti. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas PKN SEMESTER I.Dalam penyusunan makalah ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1. Drs. Suhariyanto.M.si, selaku Kepala SMPN 1 Jombang. 2. H.Yun Inthobah, selaku Guru Pembimbing mataPelajaran PKN Kelas IX. 3. Semua pihak yang turut membantu dalam pembuatan makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang berifat membangun guna kesempurnaan makalah ini selanjutnya. Atas kritik dan saran yang diberikan penulis mengucapkan banyak terima kasih. Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca pada umumnya dan Para siswa-siswi SMPN1 Jombang pada khususnya. ...

Words: 1024 - Pages: 5

Premium Essay

Difference Between Law and Rules

...Difference Between Rules and Laws • Categorized under Grammar,Language | Difference Between Rules and Laws Rules vs Laws The main difference between rules and laws is the consequences associated with breaking them. While each is developed to invoke a sense of order, fair play, and safety, the weight of a law is much heavier than the weight of a rule. Laws are like the legal version of rules. When you are a child, a parent sets rules to be followed. When you are in a society, the government sets laws to be followed. When a rule is broken, the consequences tend to be uncomfortable but mild in comparison to the breaking of a law. Laws are enforced by a higher governmental office, usually the police and the prosecutor’s office. Laws are written in specific code so that they can be interpreted as needed. When you break a law there is legal action that follows, provided that you are caught. Rules are more flexible and carry low end consequences. You can set up rules for games, rules for the home, even rules for fighting or being intimate with a partner. Rules are personal in nature, and they are often adjusted as the conditions and circumstances of the home change. Laws must be passed through due process in order to take effect. A law starts off as a bill, and must go through a series of checks, balances, and votes in order to become a law. Rules are merely set and adjusted as the need arises, and should be followed out of respect for those setting the rules. Rules help us......

Words: 5737 - Pages: 23

Premium Essay

Rules of Law

...1. Rule of Law:Crime: Forgery The false making of a document. 2. Rule of Law:Crime:Larceny Stealing the personal property of another. 3. Rule of Law:Crime:Theft of services Stealing Services. 4. Rule of Law:Crime:Embezzlement Stealing money entrusted to you. 5. Rule of Law:Crime:Extortion Unlawful obtaining money from another. 6. Rule of law:Crime:Vandelism Willful and malicious destruction of the property of others. 7. Rule of law:Crime: Bribary Offering or receiving something of value to influence a person in the performance of an official duty. 8. Rule of law:Crime: R.I.C.O Under the RICO it is a federal crime for any person to use income derived from a pattern of racketeering activity to acquire an interest in a enterprise. 9. Rule of Law: Intentional Torts: Battery A battery is the intentional and harmful or offensive touching of another without consent. 10. Rule of law: Intentional Torts: Assualt Is placing a person in immediate apprehension of one's physical safety. 11. Rule of Law:Intentional Torts: Assault/Battery Defenses o 1. Self defense is defending yourself and a third party using only enough force that is necessary. o 2. Discipline is a parent using enough force that is reasonable and necessary. 12. Rule of Law: Intentional Torts: False Imprisonment:Defense o False imprisonment is the intentional confinement of another person for an appreciable time without consent. o Defense: Consent 13. Rule of law:Intentional Torts: Defamation of......

Words: 988 - Pages: 4

Premium Essay

Define the Rule of Law

...1. Define the rule of law. How does the rule of law differ from law as the command of the state? Explain why the rule of law is “an ideal rather than a complete fact.” The rule of law means that people are not arbitrary will of others. The rule of law means that individuals can engage in activities that others might disapprove or frown upon on without any fear of persecution. The rule of law differs in America to a great extend because everyone in society including those with political power are subjected to the government and the government is legitimately and democratically elected. The rule of law is an ideal rather than a fact because individually even the most democratic nations have special interest groups that persuade the lawmakers for their own benefit at the expense of other groups. The rule of law is an ideal consider around the globe, it mainly settles within the United Nations and Unions as means of a common law among the nations. 2. A Newsweek article on business ethics concludes, “Even in today’s complex world, knowing what’s right is comparatively easy. It’s doing what’s right that’s hard.” Explain why this statement may be true in modern corporate decision making. This statements it is true to modern corporate decision making when we apply it to the profits and benefits corporations are making out of unethical procedures and day to day decision making. Perhaps the right way of conducting corporate decisions may not be the fastest way of obtaining......

Words: 485 - Pages: 2

Free Essay

Pkn Makalah

...aktivitas pebangunan yang berwawasanlingkungan dan berbasis potensi/keunggulan lokal dengan melibatkan partisipasi pada pemangku kepentingan. 2.10 Prinsip-prinsip Otonomi Daerah Prinsip otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999, yaitu: * Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah.Otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. * Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. * Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas. * Pelaksanaan otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antardaerah. * Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan Daerah Otonom. * 9 9 Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi......

Words: 4329 - Pages: 18

Premium Essay

Postal Rule-Contract Law

...BSAD 341: BUSINESS LAW Semester: Fall 2011 Assignment # 2 - Case Study - Contract Law The Postal rule is an exception to the general rule of contract law in regard to the acceptance, which states that “acceptance in not effective until communicated to and received by the offeror”. The postal rule states that, by contrast, that acceptance takes effect when a letter is posted. The rationale given for the rule is that both parties nominates the post office as implied agent and therefore receipt of the acceptance by the post office is regarded as that of the offeree. The main drawback of the postal rule is that the risk of the acceptance being delivered late or lost in the post is placed upon the offeror. Thus acceptance is effective even when the letter is lost in the post. However, if the letter is lost or delayed in the post because the offeree has addressed it incorrectly the “postal rule” will not apply. To minimize the risk, the offeror can require actual receipt as a condition before being legally bound. The postal rule applies only to acceptance. Revocation is ineffective until communicated to the offeree, hence revocation by post is ineffective until the letter is actually received by the offeree. The implication of this is that it is possible for a letter of acceptance to be posted after a letter of revocation of the offer has been posted but before it is delivered, and acceptance will be complete at the time that the letter of acceptance was posted – which......

Words: 763 - Pages: 4

Free Essay

Rule of Law in Zimbabwe

...The Rule of Law in Zimbabwe Robert Mugabe was elected into power in Zimbabwe in 1980, the year Zimbabwe was granted independence from Britain. “Unfortunately, what has happened since 2001 is a complete collapse of the rule of law, and it simply has been replaced by this dictatorial regime of Robert Mugabe," says Mark Ellis, the executive director of the International Bar Association. Once considered Africa’s most sophisticated and developing legal communities, political turmoil in turn caused lawyers and judges to flee the country. The country's prisons swelled and the pre-trial detention population reached great heights .Torture became widely accepted as a legitimate tool for police investigation and judicial processes. A total system collapse resulted in a humanitarian for Zimbabwe. In 2001 the International Bar associated sent lawyers to speak with President Robert Mugabe and government officials. This was because a spate in violence had erupted and there were complaints of harassment and the Rule of Law slowly becoming “Mugabe’s Law”. The IBA heard that judges were being intimidated and sometimes forced to retire, court orders weren’t being enforced by the police or government, journalists had been arrested, jailed and tortured, there were bans on the media, strikes and protests were outlawed, and the military and Central Intelligence Organisation (CIO) were given rights to arrest and detain civilians. At least two journalists have been charged under the Law and......

Words: 478 - Pages: 2